Aceh Barat, 27 Mei 2024 – Wahana Generasi Aceh (Wangsa) menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRK Aceh Barat dengan tujuan meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan pendidikan di pelosok Aceh Barat. Demonstrasi tersebut bertujuan untuk mendeklarasikan manifesto pendidikan Wangsa yang diberi nama “Arah Baru Pergerakan,” sambil mengangkat beberapa isu krusial terkait pendidikan.
Jhony Howord ketua Wangsa dalam orasinya menyampaikan Manifesto pendidikan Wangsa terdiri dari empat poin utama, menekankan pentingnya pendidikan kritis, peran guru yang berorientasi sosial, pendidikan untuk transformasi sosial, dan keterlibatan pendidikan dengan pasar kerja.
“Dengan ini Wangsa menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Kami menggarisbawahi urgensi reformasi dalam sistem pendidikan untuk memastikan setiap anak di Aceh mendapat akses pendidikan yang berkualitas dan merata” terang Jhony ketua Umum Wangsa.
Dalam demonstrasi tersebut, Wangsa menyuarakan beberapa tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Barat, antara lain:
1. Meminta DPR Kabupaten Aceh Barat untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan jaringan di pelosok Aceh Barat yang berdampak pada pendidikan. Wangsa menuntut kehadiran pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi langsung.
2. Meminta DPR Kabupaten Aceh Barat untuk merekomendasikan manifesto pendidikan Wangsa “Arah Baru Pergerakan” ke DPR Provinsi Aceh untuk dibahas sebagai gagasan Muatan Lokal.
3. Meminta DPR Kabupaten Aceh Barat untuk mendorong perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat untuk memberikan akses pendidikan sesuai dengan kualifikasi perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Wangsa menekankan pentingnya tidak hanya memberikan beasiswa dan pelatihan, tetapi juga memastikan bahwa lulusan dapat langsung diterima oleh perusahaan karena sudah memenuhi kualifikasi.
4. Meminta DPR Kabupaten Aceh Barat untuk mengeluarkan kebijakan terkait pemberhentian pemberian izin Indomaret dan Alfamart di Aceh Barat, serta mencabut izin yang belum dibuka atau difungsikan. Wangsa mengkhawatirkan dampak maraknya izin tersebut terhadap pedagang kecil di daerah tersebut.
Koordinator lapangan, Zikri Marpandi, mengatakan anggota legislatif maupun pejabat eksekutif harus serius terhadap persoalan pelayanan pendidikan tersebut. Karena banyak pelosok desa, kata dia, tidak ada akses internet, dan ini menghambat kegiatan belajar mengajar.
“Bahas secara serius jaringan internet yang terputus,” kata Zikri, di sela-sela unjuk rasa
Melalui demonstrasi ini, Zikri berharap pesan mereka dapat didengar oleh pemerintah dan masyarakat luas, sehingga langkah konkret dapat segera diambil untuk meningkatkan mutu pendidikan di pelosok Aceh dan beberapa tuntutan lainnya. (HW)
