Aceh Barat, 29 Mei 2024 – Wahana Generasi Aceh (Wangsa) sampaikan aspirasi masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Barat pasca demonstrasi yang terjadi pada 27 Mei 2024. Dalam pertemuan tersebut, Wangsa menyoroti permasalahan krusial terkait akses jaringan yang harus segera ditindaklanjuti.
Wangsa menegaskan bahwa akses jaringan yang memadai merupakan hak mendasar bagi masyarakat, terutama dalam era digitalisasi seperti saat ini. Namun, pihak dinas Komunikasi dan Informatika dinilai belum memberikan respons yang memadai dalam menyelesaikan masalah ini. Lebih lanjut, Wangsa merasa bahwa sikap dinas yang terkesan tidak tegas terhadap pihak provider justru tidak mencerminkan semangat melayani masyarakat secara adil dan transparan.
Ketua Wangsa, Jhony Howord menyatakan, “Kami mendesak pihak terkait, terutama dinas Komunikasi dan Informatika, untuk segera bertindak dalam menyelesaikan permasalahan akses jaringan ini. Masyarakat tidak boleh terus menderita akibat ketidakmampuan dalam menyediakan layanan yang memadai.”
Wangsa juga menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh Barat, termasuk hak atas akses jaringan yang berkualitas. Wangsa siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Jhony menambahkan keprihatinannya terhadap sikap Prioritas pejabat (PJ) Bupati Aceh Barat yang lebih memilih menghadiri undangan di Medan daripada menghadiri audiensi dengan wakil Menteri Kominfo terkait permasalahan jaringan di pelosok desa Aceh Barat.
“Pihak dinas mengatakan bahwa agenda pertemuan dengan Wamen Kominfo sebenarnya hari ini, namun karena pak PJ Bupati memilih menghadiri undangan Walikota Medan sehingga tertunda” sebut Jhony Howord
Meskipun menyatakan ketidaksetujuannya terhadap prioritas tersebut, Jhony Howord menegaskan bahwa tidak ada niatan dari pihaknya untuk menuding PJ Bupati.
“Informasi ini disampaikan oleh Diskominsa Aceh Barat dalam RDP, namun kami belum mengetahui secara detail apa penyebab dari keputusan tersebut,” ujarnya.
Marpandi Koordinator pasca Aksi Demontrasi ikut menambahkan, ia berharap agar PJ Bupati dan pemerintah setempat dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah jaringan di daerah pedalaman Aceh Barat demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Hasil dari RDP tersebut juga disampaikan oleh Haji Kamaruddin, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, pertama kepastian akses jaringan secara maksimal saat adanya ujian berbasis internet, kedua Diskominsa Aceh Barat harus segera lakukan audiensi dengan Wamen Kominfo paling telat dalam jangka waktu satu bulan kedepan.
RDP tersebut dihadiri oleh Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi, Wakil ketua dua Haji Kamaruddin, perwakilan dari PJ Bupati Aceh Barat, Diskominsa Aceh Barat, Disdik Aceh Barat, dan beberapa dewan lainnya.(HW)
